Oleh Edward UP Nainggolan*   Oktober lalu, Presiden Joko Widodo menetapkan salah satu menteri yang menjadi sorotan publik yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Erick Tohir. Usianya relatif muda dan belum berpengalaman di birokrasi. Namun dia harus mengurus 143 BUMN dengan total aset triliun. Bidang usahanya sangat beraneka ragam dan permasalahannya sangat pelik. Penetapan Erick Tohir sebagai Menteri BUMN memberikan harapan besar untuk memajukan BUMN. Erick Tohir merupakan pengusaha muda yang sukses, professional dan tidak mempunyai ‘dosa’ masa lalu di pemerintahan. Tantangan dalam meningkatkan kinerja BUMN tidaklah mudah. Dibutuhkan ketegasan, konsistensi, dan Erick juga harus tegas menolak KKN dan konflik kepentingan, Kondisi dan Kinerja BUMN Sesuai UU No 19 Tahun 2003, BUMN merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan modal langsung. BUMN merupakan kekayaaan negara yang dipisahkan, yang tatakelola keuangannya berbeda dengan APBN. Terdapat dua bentuk BUMN yaitu badan usaha perseroan Persero dan perusahaan umum Perum. Sebelum UU tahun 2003 berlaku, terdapat Perusahaan Jawatan Perjan, namun dengan UU tersebut, Perjan ditiadakan. Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya dalam saham-saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh pemerintah, yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Persero tunduk pada ketentuan dan prinsip perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU tentang Perseroan Terbatas. Sementara itu, Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, tidak terbagi atas saham dan diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Perum didirikan di samping untuk mengejar keuntungan juga untuk melayani kepentingan masyarakat. Pada 2017, jumlah BUMN sebanyak 115 BUMN dengan rincian 14 perum, 84 persero, dan 17 persero Tbk go public. Namun pada 2018 jumlah BUMN tersebut menyusut menjadi 143 dengan jumlah aset triliun, naik sebesar 12 persen dibandingkan 2017 yang sebesar triliun. BUMN beroperasi pada 14 sektor usaha antara lain, industri pengolahan misalnya PT Semen Indonesia Tbk, Informasi dan telekomunikasi misalnya PT Telkom Tbk, jasa keuangan dan asuransi misalnya Bank BRI Tbk, jasa konstruksi misalnya PT Adhi Karya Tbk, Perdagangan besar dan eceran misalnya Perum Bulog, pertambangan dan penggalian misalnya PT Pertamina, Pertanian dan Kehutanan misalnya PT Perkebunan Nusantara, Transportasi dan pergudangan misalnya PT Garuda Indonesia, Angkasa Pura dan Pelabuhan Indonesia. Secara umum, bidang usaha BUMN tersebut sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia bahkan ada yang menguasai hajat hidup rakyat yaitu Pertamina dan PLN. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh BUMN terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada 2015 pendapatan seluruh BUMN adalah sebesar triliun, menjadi triliun pada 2018. Jumlah pendapatan BUMN tersebut melebihi pendapatan APBN pada 2018 yang sebesar triliun. Namun demikan, masih terdapat 12 BUMN yang merugi antara lain yaitu PT. Krakatau Steel Tbk, Perum Bulog, PT. Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT. Sang Hyang Seri dan Indofarma. Penyebab terjadi kerugian pada BUMN tersebut, antara lain pembatalan kontrak dan order yang tidak mencapai target, meningkatkan beban keuangan, beban adminitrasi/umum, dan inefiensi. Peran BUMN dalam Pembangunan Terdapat empat komponen yang berperan dalam pembangunan nasional yaitu Pemerintah, BUMN/ BUMD, Badan Usaha Swasta, Masyarakat, serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU. Peran BUMN dalam perekonomian dan pembangunan nasional baik yang berorientasi pertumbuhan economic growth dan kesejahteraan rakyat basic needs sangat vital. Dengan jumlah BUMN sebanyak 143, beroperasi pada 14 sektor yang strategis dan jumlah aset yang mencapai triliun, dapat menjadi salah satu penggerak pembangunan Nasional, bahkan menjadi salah satu agent of development tingkat global. Adapun peran BUMN dalam pembangunan nasional antara lain Pertama, sumber pendanaan APBN. Dalam melaksanakan pembangunan nasional melalui APBN, Pemerintah membutuhkan dana yang besar dari Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP. Setiap tahun, sumbangan BUMN terhadap pendapatan perpajakan dan PNBP semakin Bagian laba BUMN masuk PNBP yang disetor ke Kas Negara, pada tahun 2018 mencapai Rp 40,34 triliun, sementara pendapatan pajak yang disumbangkan sekitar Rp217 triliun Kedua, kontribusi melalui belanja modal BUMN. Salah satu kontribusi BUMN dalam pembangunan nasional adalah meningkatnya capital expenditure/capex belanja modal BUMN, yang menjadi salah satu pengerak perekonomian dari sisi pengeluaran. Pada tahun 2014, capex BUMN hanya sebesar Rp223 triliun sementara tahun 2018 mencapai Rp563 triliun atau naik lebih dari 250%. Ketiga, pembangunan Infrastruktur. Salah satu faktor utama untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur. Infrastruktur yang baik antara lain akan meningkatkan multiplier effects, daya saing usaha, pemerataan, distribusi dan konektivitas. Sesuai IMD World Competitivness Yearbook 2019, daya saing infrastruktur Indonesia masih berada di posisi 53 dari 137 negara, masih lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Oleh sebab itu, Indonesia perlu menggenjot pembangunan infrastruktur mendekati angka standar global yaitu 70% dari Produk Domestik Bruto saat ini stock infrastruktur Indonesia baru 38% dari PDB. Keempat, selama lima tahun terakhir ini, BUMN telah menunjukkan peran strategisnya dalam pembangunan infrastruktur antara lain dengan membangun jalan tol sebanyak 18 ruas atau 398 KM sampai akhir 2018, melaksanakan program 35 gigawatt listrik, membangun beberapa bandara dan pelabuhan, membangun/memperbaiki jalur/stasiun kereta api dan menciptakan harga BBM yang satu harga di Papua, sama dengan di pulau Jawa Kelima, memberikan pelayanan yang meringakan masyarakat dan/atau daerah terpencil melalui public service obligation PSO yang dilakukan oleh PT KAI, PT Pos Indonesia, PT Pelni Perusahaan Palayaran dan Perum Bulog Di samping berperan dalam pembangunan nasional, BUMN diharapkan dapat berperan di tingkat global mengingat jumlah asetnya yang cukup besar. Jumlah aset BUMN tersebut jauh melebihi aset super holding company Temasek Singapura yang bernilai triliun dan Khazanah Malaysia sebesar Rp463,59 triliun. Meningkatkan Kinerja BUMN Melihat potensi BUMN yang sangat besar, Pemerintah perlu meningkatkan kinerja BUMN yaitu dengan meningkatkan value BUMN dan return untuk Pemerintah. Oleh sebab itu beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain menghindari terjadinya agency problem ketidakselarasan kepentingan manajemen dengan pemilik, menghindari intervensi politik yang sering menghambat ekpansi bisnis dan inefisiensi, menempatkan profesional sesuai bidangnya di jajaran direksi/manajemen BUMN dan melakukan restrukturisasi BUMN yang berkinerja rendah. Semoga BUMN menjadi badan usaha yang memberikan kontribusi maksimal untuk Indonesia sesuai dengan motonya “BUMN Hadir Untuk Negeri”. * Penulis adalah Kakanwil Ditjen Kekayaan Negara, Kalbar. Oleh Edward UP Nainggolan*   Oktober lalu, Presiden Joko Widodo menetapkan salah satu menteri yang menjadi sorotan publik yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Erick Tohir. Usianya relatif muda dan belum berpengalaman di birokrasi. Namun dia harus mengurus 143 BUMN dengan total aset triliun. Bidang usahanya sangat beraneka ragam dan permasalahannya sangat pelik. Penetapan Erick Tohir sebagai Menteri BUMN memberikan harapan besar untuk memajukan BUMN. Erick Tohir merupakan pengusaha muda yang sukses, professional dan tidak mempunyai ‘dosa’ masa lalu di pemerintahan. Tantangan dalam meningkatkan kinerja BUMN tidaklah mudah. Dibutuhkan ketegasan, konsistensi, dan Erick juga harus tegas menolak KKN dan konflik kepentingan, Kondisi dan Kinerja BUMN Sesuai UU No 19 Tahun 2003, BUMN merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan modal langsung. BUMN merupakan kekayaaan negara yang dipisahkan, yang tatakelola keuangannya berbeda dengan APBN. Terdapat dua bentuk BUMN yaitu badan usaha perseroan Persero dan perusahaan umum Perum. Sebelum UU tahun 2003 berlaku, terdapat Perusahaan Jawatan Perjan, namun dengan UU tersebut, Perjan ditiadakan. Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya dalam saham-saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh pemerintah, yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Persero tunduk pada ketentuan dan prinsip perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU tentang Perseroan Terbatas. Sementara itu, Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, tidak terbagi atas saham dan diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Perum didirikan di samping untuk mengejar keuntungan juga untuk melayani kepentingan masyarakat. Pada 2017, jumlah BUMN sebanyak 115 BUMN dengan rincian 14 perum, 84 persero, dan 17 persero Tbk go public. Namun pada 2018 jumlah BUMN tersebut menyusut menjadi 143 dengan jumlah aset triliun, naik sebesar 12 persen dibandingkan 2017 yang sebesar triliun. BUMN beroperasi pada 14 sektor usaha antara lain, industri pengolahan misalnya PT Semen Indonesia Tbk, Informasi dan telekomunikasi misalnya PT Telkom Tbk, jasa keuangan dan asuransi misalnya Bank BRI Tbk, jasa konstruksi misalnya PT Adhi Karya Tbk, Perdagangan besar dan eceran misalnya Perum Bulog, pertambangan dan penggalian misalnya PT Pertamina, Pertanian dan Kehutanan misalnya PT Perkebunan Nusantara, Transportasi dan pergudangan misalnya PT Garuda Indonesia, Angkasa Pura dan Pelabuhan Indonesia. Secara umum, bidang usaha BUMN tersebut sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia bahkan ada yang menguasai hajat hidup rakyat yaitu Pertamina dan PLN. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh BUMN terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada 2015 pendapatan seluruh BUMN adalah sebesar triliun, menjadi triliun pada 2018. Jumlah pendapatan BUMN tersebut melebihi pendapatan APBN pada 2018 yang sebesar triliun. Namun demikan, masih terdapat 12 BUMN yang merugi antara lain yaitu PT. Krakatau Steel Tbk, Perum Bulog, PT. Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT. Sang Hyang Seri dan Indofarma. Penyebab terjadi kerugian pada BUMN tersebut, antara lain pembatalan kontrak dan order yang tidak mencapai target, meningkatkan beban keuangan, beban adminitrasi/umum, dan inefiensi. Peran BUMN dalam Pembangunan Terdapat empat komponen yang berperan dalam pembangunan nasional yaitu Pemerintah, BUMN/ BUMD, Badan Usaha Swasta, Masyarakat, serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU. Peran BUMN dalam perekonomian dan pembangunan nasional baik yang berorientasi pertumbuhan economic growth dan kesejahteraan rakyat basic needs sangat vital. Dengan jumlah BUMN sebanyak 143, beroperasi pada 14 sektor yang strategis dan jumlah aset yang mencapai triliun, dapat menjadi salah satu penggerak pembangunan Nasional, bahkan menjadi salah satu agent of development tingkat global. Adapun peran BUMN dalam pembangunan nasional antara lain Pertama, sumber pendanaan APBN. Dalam melaksanakan pembangunan nasional melalui APBN, Pemerintah membutuhkan dana yang besar dari Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP. Setiap tahun, sumbangan BUMN terhadap pendapatan perpajakan dan PNBP semakin Bagian laba BUMN masuk PNBP yang disetor ke Kas Negara, pada tahun 2018 mencapai Rp 40,34 triliun, sementara pendapatan pajak yang disumbangkan sekitar Rp217 triliun Kedua, kontribusi melalui belanja modal BUMN. Salah satu kontribusi BUMN dalam pembangunan nasional adalah meningkatnya capital expenditure/capex belanja modal BUMN, yang menjadi salah satu pengerak perekonomian dari sisi pengeluaran. Pada tahun 2014, capex BUMN hanya sebesar Rp223 triliun sementara tahun 2018 mencapai Rp563 triliun atau naik lebih dari 250%. Ketiga, pembangunan Infrastruktur. Salah satu faktor utama untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur. Infrastruktur yang baik antara lain akan meningkatkan multiplier effects, daya saing usaha, pemerataan, distribusi dan konektivitas. Sesuai IMD World Competitivness Yearbook 2019, daya saing infrastruktur Indonesia masih berada di posisi 53 dari 137 negara, masih lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Oleh sebab itu, Indonesia perlu menggenjot pembangunan infrastruktur mendekati angka standar global yaitu 70% dari Produk Domestik Bruto saat ini stock infrastruktur Indonesia baru 38% dari PDB. Keempat, selama lima tahun terakhir ini, BUMN telah menunjukkan peran strategisnya dalam pembangunan infrastruktur antara lain dengan membangun jalan tol sebanyak 18 ruas atau 398 KM sampai akhir 2018, melaksanakan program 35 gigawatt listrik, membangun beberapa bandara dan pelabuhan, membangun/memperbaiki jalur/stasiun kereta api dan menciptakan harga BBM yang satu harga di Papua, sama dengan di pulau Jawa Kelima, memberikan pelayanan yang meringakan masyarakat dan/atau daerah terpencil melalui public service obligation PSO yang dilakukan oleh PT KAI, PT Pos Indonesia, PT Pelni Perusahaan Palayaran dan Perum Bulog Di samping berperan dalam pembangunan nasional, BUMN diharapkan dapat berperan di tingkat global mengingat jumlah asetnya yang cukup besar. Jumlah aset BUMN tersebut jauh melebihi aset super holding company Temasek Singapura yang bernilai triliun dan Khazanah Malaysia sebesar Rp463,59 triliun. Meningkatkan Kinerja BUMN Melihat potensi BUMN yang sangat besar, Pemerintah perlu meningkatkan kinerja BUMN yaitu dengan meningkatkan value BUMN dan return untuk Pemerintah. Oleh sebab itu beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain menghindari terjadinya agency problem ketidakselarasan kepentingan manajemen dengan pemilik, menghindari intervensi politik yang sering menghambat ekpansi bisnis dan inefisiensi, menempatkan profesional sesuai bidangnya di jajaran direksi/manajemen BUMN dan melakukan restrukturisasi BUMN yang berkinerja rendah. Semoga BUMN menjadi badan usaha yang memberikan kontribusi maksimal untuk Indonesia sesuai dengan motonya “BUMN Hadir Untuk Negeri”. * Penulis adalah Kakanwil Ditjen Kekayaan Negara, Kalbar.

perusahaan bumn yang ada di pontianak